Kode Tender 2781268
Nama Tender Belanja Jasa Pemeliharaan Kebersihan Halaman/Taman Gedung Kantor/Rumah Jabatan/Dinas
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUPNama PaketSumber Dana
24264661Belanja Jasa Pemeliharaan Kebersihan Halaman/Taman Gedung Kantor/Rumah Jabatan/DinasAPBD
Tanggal Pembuatan 09 Februari 2020
Keterangan
Tahap Tender Saat ini Pengumuman Pascakualifikasi [...]
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
Satuan Kerja SEKRETARIAT DAERAH
Kategori Jasa Lainnya
Sistem Pengadaan Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tahun Anggaran APBD 2020   
Nilai Pagu Paket Rp 1.815.962.000,00 Nilai HPS Paket Rp 1.455.551.900,00
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Tanjung selor - Bulungan (Kab.)
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis IjinKlasifikasi
SIUPBidang Pertamanan
TDPYang Masih Berlaku
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

2018

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

a. Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak b. Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompokgrup yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak

Tenaga Teknis
Jenis KemampuanKemampuan TeknisPengalamanKemampuan Manajerial
Sesuai yang di Persyaratkan dalam dokumen KAKSesuai yang di Persyaratkan dalam dokumen KAKSesuai yang di Persyaratkan dalam dokumen KAKSesuai yang di Persyaratkan dalam dokumen KAK
Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan
NamaSpesifikasi
Sesuai yang di Persyaratkan dalam dokumen KAKSesuai yang di Persyaratkan dalam dokumen KAK
Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan a. Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya b. Surat Kuasa apabila dikuasakan c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila dikuasakan dan d. Kartu Tanda Penduduk KTP
Pernyataan Pakta Integritas yang berisi a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme b. Akan melaporkan kepada PAKPAAPIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini. c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata danatau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utamapimpinan perusahaanpimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan
Peserta Tender 20 peserta